TAPAKTUAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendri Yono, S.Sos., M.Si menyebutkan bahwa penanganan konflik satwa dengan manusia di wilayah Kabupaten Aceh Selatan harus ditangani secara serius oleh seluruh pihak terkait sejak dini dan tidak menunggu memakan korban jiwa.
Hal tersebut disampaikan Hendri Yono saat menanggapi keluhan masyarakat saat reses pertama tahun 2023 di Gampong Batee Tunggai, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Sabtu (11/2/2023).
Menurut Hendri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) selaku lembaga yang berwenang dalam masalah satwa, harus memprioritaskan Aceh Selatan dalam penanganan masalah konflik satwa, terutama harimau sumatera.
“Karena selama ini banyak kasus konflik satwa khususnya harimau dengan masyarakat di Aceh Selatan, bahkan baru-baru ini juga terjadi dua kasus di Kluet Tengah. Tentu ini masalah yang serius, kalau tidak ditangani dengan cepat, kita khawatir masalah tersebut akan terus berlanjut,” ujarnya.
Hendri mengaku akan berkoordinasi dengan BKSDA agar penanganan tersebut dapat dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Mengingat wilayah Aceh Selatan berdampingan langsung dengan hutan leuser yang memang tempat habitat satwa yang dilindungi.
“Artinya jangan tunggu ada korban baru dilakukan penangangan, tetapi dari sekarang harus ada upaya pencegahan terutama di wilayah pinggiran hutan,” kata anggota DPRA dua periode ini.
Dalam kesempatan itu Hendri juga meminta masyarakat Aceh Selatan untuk mendukung program dan upaya BKSDA dan lembaga terkait lainnya dalam penanganan konfik satwa dan manusia, seperti tidak melakukan perambahan hutan serta memburu hewan yang dilindungi tersebut.
“Penanganan masalah konflik satwa ini juga tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh masyarakat, artinya semua elemen masyarakat harus ikut serta dalam pencegahan sehingga masyarakat dapat tinggal dan bekerja dengan nyaman di daerah masing-masing,” tandasnya.