Banggar DPRA Minta Pj Gubernur Ganti Kadis yang Kinerjanya Lemah

waktu baca 2 menit
Kamis, 22 Sep 2022 09:52 0 50 Redaksi

CAHAYAPOST.ID – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Penjabat Gubernur untuk mengevaluasi dan mengganti Kepala Dinas (Kadis) yang kinerjanya lemah.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Banggar DPRA, dr. Purnama Setia Budi dalam rapat paripurna Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 di gedung utama DPRA pada Kamis (22/9/2022).

“Badan Anggaran DPR Aceh meminta kepada Pj. Gubernur Aceh untuk dapat mengevaluasi dan mengganti Kepala Dinas yang kinerjanya lemah, tidak professional, realisasi anggarannya rendah, sumber daya manusianya lemah, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh,” ujar dr. Purnama.

Selain itu, Banggar DPRA juha meminta kepada Pemerintah Aceh untuk dapat menekan potensi besaran SiLPA pada Tahun Anggaran 2022 dan segera merealisasikan semua kegiatan yang belum terealisasi pada semua SKPA.

“Dalam hal ini Pemerintah Aceh harus dapat menuntaskan target atau capai-capaian dalam RPJMA, seperti penurunan angka kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan rumah layak huni, penuntasan pembangunan RS. Regional, peningkatan jalan kewenangan Provinsi, irigasi hingga fungsional,” katanya.

Terkait pelayanan pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin (RSUZA), kata dr. Purnama, harus lebih ditingkatkan dan sampai saat ini Wakil direkrur Pelayanan belum ditetapkan definitif.

“Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada juga harus di evaluasi, begitu juga halnya dengan Dokter spesialis harus stanby 24 jam di Rumah Sakit bukan konsultasi by phone,” ungkapnya.

DPRA juga menyinggung Program Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA) yang tidak menyentuh substansi stunting karena kerjanya sporadis dan insidental seperti mengharuskan SKPA turun ke lapangan dan stiker mobil tidak menyelesaikan masalah, hanya kegiatan menghamburkan SPPD (APBA) serta tidak berhubungan langsung dalam penurunan stunting.

“Yang dibutuhkan adalah konvergensi program dari semua stakeholder yang mampu memastikan warga stunting mendapatkan asupan gizi dengan kalori yang cukup serta dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah,” pungkasnya. (Risky)