DPRA Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBA 2022

waktu baca 2 menit
Jumat, 16 Sep 2022 14:44 0 44 Redaksi

CAHAYAPOST.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar sidang paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan Qanun Aceh tentang perubahan APBA Tahun Anggaran 2022, di Gedung Utama Kantor DPRA pada Jum’at, (16/9/2022).

Wakil Ketua DPRA Hendra Budian, SH yang memimpin sidang menyampaikan Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan APBA tahun 2022 beserta Nota Keuangan yang disusun berdasarkan nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS dan Berita Acara kesepakatan hasil pembahasan antara Tim Banggar DPRA dan Tim TAPA.

Sekretaris Daerah Aceh Bustami, SE., MSi mengatakan kebijakan perubahan APBA 2022 untuk menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran murni sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

“Dengan demikian diharapkan APBA pasca perubahan akan memiliki daya serap yang tinggi, sehingga Silpa tahun anggaran 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Adapun rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2022 sudah diselaraskan dengan isu-isu aktual saat ini.

Dalam hal ini seperti upaya pengurangan angka kemiskinan, stunting dan penanganan insflasi daerah sesuai yang diamanatkan pemerintah.

Sementara Struktur Anggaran setelah Perubahan APBA Tahun Anggaran 2022 secara singkat Pendapatan sebesar Rp. 13.357.540.136.730,- meningkat sebesar Rp. 4.556.749.141, dibandingkan dengan pagu pendapatan pada APBA murni.

Sementara Belanja sebesar Rp. 16.706.717.249.433, meningkat sebesar Rp. 536.066.588.156, dibandingkan pagi belanja pada APBA murni.

Sedangkan pembiayaan Neto sebesar Rp. 3.349.177.112.703, meningkat sebesar 531.509.839.015, dibandingkan pagu pembiayaan Netto pada APBA murni.

“Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang perubahan APBA tahun anggaran 2022 ini dapat berjalan dengan lancar dan secepatnya dapat kita setujui bersama, sebelum kita sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan Evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Bustami. (Risky)